Kediktatoran

Kata diktator berasal dari bahasa Latin, dictare, yang bermakna bersabda atau berkata. Sebagai jabatan politik, kata diktator dipakai pertama kali pada tahun 501 sebelum Masehi. Saat itu, dua konsul dari suatu daerah di Republik Roma terpaksa tidak dapat hadir suatu pertemuan karena harus memimpin tentara di medan perang. Mereka berdua mengangkat seorang wakil dengan kekuasaan penuh atas namanya. Kepada wakil inilah, untuk pertama kalinya, sebutan dictator digunakan.

Istilah diktator kemudian berkembang. Masa-masa ketika Roma harus berperang, mereka juga mengangkat seorang diktator yang harus menguasai tentara sekaligus memutuskan segala persoalan penduduk biasa.

Ketika dua orang konsul membagi kekuasaan sama besar, penduduk punya pilihan untuk mempertimbangan keputusan satu konsul dengan konsul lain. Tetapi adanya seorang diktator tidak memungkinkan hal itu.

“Tidak ada tempat lain yang bisa kita mintai tolong. Pilihannya hanya harus patuh padanya,” papar sejarawan Roma, Livy, seperti tertuang dalam buku berjudul Diktator karya Jules Archer.

Dalam saat genting, kediktatoran ini menguntungkan karena tidak buang-buang waktu dalam mengambil keputusan. Keputusan tunggal dalam keadaan semacam itu memang lebih menguntungkan.

Dari semula memegang kekuasaan kecil tunggal, peran seorang diktator meluas menjadi pejabat tinggi, hakim agung, serta panglima. Untungnya, rakyat Roma sadar benar akan pengaruh merugikan dari kekuasaan seperti itu. Mereka menolak mengizinkan setiap diktator berkuasa lebih lama dari enam bulan. Peraturan ini tetap dipertahankan hingga tahun-tahun terakhir keruntuhan Republik Roma.

Diktator pertama yang memegang kekuasaan secara tidak sah di Eropa adalah Sulla. Dia membunuh musuh-musuhnya dan bertahan di puncak kekuasaan pada tahun 82 sebelum Masehi hingga 79 sebelum Masehi.

Adapun diktator betulan—menurut pengertian modern-- dalam sejarah Eropa, pertama kali dikenal melalui Julius Caesar yang mengangkat diri sebagai diktator seumur hidup.

Biasanya, janji-janji untuk memperbaiki perekonomian menjadi senjata calon diktator untuk mempertahankan kekuasaan.